Indramayu, 12 Mei 2026 – Ketua Gerakan Nelayan Pantura (GNP) Indramayu sekaligus Ketua Serikat Nelayan Tradisional (SNT) Jawa Barat, Kajidin, mengajak seluruh nelayan di wilayah Pantura, khususnya Indramayu, untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di tengah naiknya harga BBM non subsidi atau solar industri yang berdampak langsung terhadap operasional kapal nelayan di atas 30 GT.
Kajidin menyampaikan bahwa kenaikan harga solar industri dan sulitnya memperoleh BBM non subsidi menjadi persoalan serius bagi nelayan. Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya aktivitas penangkapan ikan, penumpukan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Karangsong, serta berpotensi menurunkan produksi perikanan tangkap dan pendapatan nelayan.
Menurut Kajidin, apabila persoalan tersebut tidak segera mendapat perhatian pemerintah, dampaknya dapat meluas terhadap sektor sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Mulai dari meningkatnya angka pengangguran, potensi kerawanan sosial dan kriminalitas, hingga menurunnya minat pemodal untuk berinvestasi pada sektor bisnis perikanan tangkap.
Meski demikian, Kajidin menekankan agar seluruh nelayan tetap menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan konstruktif. Ia mengingatkan agar nelayan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif maupun pihak tertentu yang dapat memanfaatkan situasi untuk menciptakan keresahan di tengah masyarakat pesisir.
GNP Indramayu meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap nelayan kapal di atas 30 GT, terutama melalui kebijakan harga khusus BBM atau solar non subsidi bagi nelayan. Selain itu, GNP juga mendorong pemerintah menjaga kestabilan harga ikan nasional serta melakukan peninjauan terhadap aturan atau zonasi yang mengatur pelabuhan pangkalan.
Sebagai bentuk penyampaian aspirasi resmi, GNP Indramayu telah membuat surat permohonan kepada Presiden RI terkait permohonan harga BBM non subsidi khusus nelayan. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Sekretaris Kabinet, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri ESDM, Gubernur Jawa Barat, serta Bupati Indramayu.
Melalui peran dan jaringan komunikasinya, Kajidin diharapkan dapat menjadi jembatan antara aspirasi nelayan Pantura dengan pemerintah. Ia menegaskan pentingnya menjaga persatuan nelayan, menghindari tindakan yang dapat mengganggu Kamtibmas, serta mengedepankan dialog sebagai jalan utama dalam mencari solusi atas persoalan BBM non subsidi bagi nelayan.
